Pandangan Negara Barat terhadap HAM di Indonesia

Pendahuluan
 

Manusia pada dasarnya memiliki persamaan dimata Tuhan. Tuhan telah menganugrahi  akal budi dan nurani  yang dibekali kepada manusia  untuk memeiliki kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk diri manusia itu sendiri. Hal tersebut yang dapat dijadikan modal dasar dalam menjalankan kehidupan manuia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Dengan akal budi  dan nurani tersebut  manusia kemudian memiliki kebebasan  untuk emutuskan sendiri  prilaku dan perbuatannya. Disamping itu  untuk engimbangi kebebasan tersebut  manusia emiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya.Kebebasan dasar dan hak  dasar itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia yang melekat  pada manusia secara kodrat sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak inilah  yang tidak dapat diingkari . Karena terjadiya pengingkaran terhadap hak setiap individu tersebut merupakan pengingkaran terhadap  martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu negara, pemerintah atau organisasi apapun tidak dapat dan tidak boleh melakukan pengingkaran terhadapnya dan bahkan harus, melindungi, menghargai dan mengormati serta menjaga kodrat kemanusiaan tersebut.
 

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas maka Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia  mengandung pemikiran bahwa  manusia di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa menyandang  dua aspek yakni aspek individualisme dan aspek sosiallitas. Aspek pribadi dan sosial tersbut yang oleh  manusia harus memeiliki batasan  dan kebebasan yang harus disesuaikan dengan peribadi dan kebebasan orang lain. Dengan demikian setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui  dan menghormati hak-hak asais  orang lain. Kewajiban menghormati dan menghargai  hak asasi manusia tersebut  tercermin dalam UUD 45 terutama dalam persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kebebasan berbiccara, pendidikan, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.
 

Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun kemerdekaan RI pelaksanaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai konflik dan pertetangan sosial baik antara organisasi kelompok rakyat dan pemerintah masih tidak melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban yang lainnya. Bagaimana penerapan HAM di Indonesia, dalam pandangan  dunia Barat?

Hak Asasi Manusia, Universalitas dan Kontekstual
 

Kendati pengertian hak asasi manuaia baru dirumuskan secara ekspilisit pada awal abad ke 17-ke 18, akan tetapi asal mula dan prinsip hukum yang menjadi dasarnya sudah eksisi lebih dahulu dalam kehidupan manusia. Asusmsi bahwa semuamanusia sesungguhnya adalah sama jika ditinjau dari sifatnya kemudian menimbulkan anggapan bahwa sesungguhnya manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban terhadap dirinya, orang lain, bangsa dan negaranya. John Lock (1632-1704) kemudian meletakkan dasar  untuk pengakuan hak fundamental dari diri manusia  yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dan hak tersebut harus mendapat jaminan dari penguasa.
 

Pemikiran John Lock mempunyai pengaruh besar  atas kemajuan dibidang kodifikasi Hak Asasi Manusia. (HAM) termasuk di Indonesia (Mappinawang, 1998) Meskipun sesudah perang dunia II sudah anyak negara-negara kawasan Eropa Timur mempraktekkan HAM dengan mengikatkan diri pada perjanjian  dan deklarasi untuk menjamin keberadaan dan kelompok-kelompok minoritas yang eridam diwilayah mereka , akan tetapi pengakuan umum tentang HAM  dalam hukum internasional  tertulis ber,ula sesudah perang dunia II. Dasar untuk itu diletakkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 

Sejak periode tersebut kemudian konvensi internasional tentang hak asasi manusia kemudian menjadi kebutuhan dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan hak individu manusia. Meskipun kemudian banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak termasuk di Indonesia. Asumsi pertama yang muncul adalahbahwa dengan konsep HAM dianggap akan menyuburkan sifat individualistik sekularistik yang tentu bertentangan dengan falsafah Negara Republik Indonesia. Seingga konsep HAM tidak dengan serta meerta dapat dimasukkan dalam UUD 45, meskipun pada kenyataannya dalam beberapa aspek UUD 45 telah memuat konsep dasar HAM.
 

Universalitas hak-hak asasi mnausia atas keberlakuan universal mengatakan bahwa yang memiliki hak itu adalah sebagai manusia (hman being). Faham hak asasi manusia mengatakan bahwa karena manusianya sehingga ia patut diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Maka semua perbedaan antara manusia (jenis kelamin, suku, ras, agama, etnik, kebudayaan, agama dll) tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak asasi manusia.
 

Selain bersifat universal hak asasi manusia juga bersifat kontekstual. Pengertian hak asasi manusia muncul dalam konteks sosial tertentu  berhadapan dengan tantangan  tertentu. Faham hak asasi mausia pertama kali  pada zaman  dan lingkungan budaya tertentu di Inggris pada abad ke-17. Hak asasi manusia tidak dirumuskan sekaligus, melainkan tergantung dari tantangan ancaman dan ransangan sosial khas sebuah konteks tertentu. (Mappinawang, 1998).
 

Bahwa manusia memiliki hak-hak karena ia manusia pertama kali disadari berhadapan  dengan absolutisme raja-raja abad ke 17. Seperti di Inggris, rakyat berhadapan dengan sikap absolutisme raja yang berkuasa pada saat itu. Penolakan terhadp absolutisme tersebut menghasilkan keyakinan akan hak-hak atas dasar kebebasan manusia yang perlu dihormati untuk menjamin keutuhan manusia karena itu tidak boleh dilanggar oleh  penguasa.

Pandangan Negara Barat terhadap HAM di Indonesia
 

Belakangan ini cukup banyak liputan HAM. Di dunia Barat khususnya membicarakan issu ini dengan penekanan khusus pada pelanggaraa-pelanggaran  yang dilakukan di negara-negara dunia ketiga, termasuk indonesia. Akibatnya dunia ketiga yag dituding sebagai  pelanggar HAM terpaksa mengambil posisi defensif. Tidak jarang isu HAM dijadikan dalih untuk menunda atau meiadakan bantuan kepada negara-negara tertentu.
 

Ann Elizabet mayer  dalam bukunya Islam and Human Rights memebenarkan bahwa gencarnya  kritik kepada dunia Barat yang melakukan politik hypocracy (kemunafikan atau muka dua) dalam mengevaluasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh dunia ketiga. Salah satu contoh menurut Mayer, dlam respon Barat terhadap pelanggaran yang dilakukan di Iran oleh Rezim Shah dan pelanggaran pada Rezim Khomeni.
 

Apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Di Indonesia (Timor-Timur, Aceh) terlepas dari antagosnisme agama dan etnik adalah pelanggaran hak asasi manusia dengan intentitas tinggi. Hal tersebut sebagai contoh bahwa telah terjadi penghancuran nilai-nilai kemanusiaan dihadapan kita semua. Seharusnya dunia barat yang menugasi dirinya  mengintip pelanggaran HAM Unia ketiga lebih cekatan untuk segera menghentikan perlakuan tidak manusiawi ini, yang telah  batas-batas pelanggaran HAM.
 

Dunia Barat memiliki kecenderungan pilih kasih dalam menagani HAM di negara-negara Dunia Ketiga. Menurut Presiden Nixon (Mantan Presiden Amerika) bahwa dunia barat menilaipelanggaran HAM berdasarkan etnis keagamaan tidak dihiraukan apalagi jika berkaitan dengan ajaran agama Islam, termasuk di Indonesia.
 

Disamping pilih kasih tersebut Barat dalam menilai pelanggaran HAM di Indonesia  banyak menggunakan noram-norma yang bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Padahal dalam Deklarasi Universal Hak-Hak asaasi Manusia pada pasal tertentu dapat disesuaikan sesuai dengan  nilai-nilai budaya dan agama atau budaya setempat.
 

Indonesia adalah termasuk negara  yang oleh berbagai hasil penelitian internasional digolongkan sebagai negara yang menempati posisi ke 5 terbesar sebagai pelanggar HAM terbesar di dunia. Dari data tersebut jika benar tentulah berbagai pertanyaan muncul diantaranya; mengapa pelanggaran Hak Asasasi Manusia di Indonesia sangat Besar. Jika pertanyaan tersebut akan dijawab maka menurut Mappinawang (1998) terdapat minimal empat hal yang dapat menjadi dasar penting dijadikan alasan yaitu:

  1. Karena Kakuasaan yang otoriter
  2. Adanya Dominasi Peran Militer
  3. Lemahnya fungsi independensi Lembaga Peradilan
  4. Masih kurangnya Akseptasi Indonesia terhadap beberapa Instrumen HAM Internasional
Karena alasan itu  maka prosedur  penegakan HAM di Indonesia pun menjadi sulit meskipun Komnas HAM sudah didirikan. Kewenangan yang dimiliki oleh komnas hak asasi manuia sangatlah terbatas  sehingga tidak mampu memaksimalkan  perannya untuk  sampai pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM  meskipun sudah menemukan bukti-bukti yang akurat dan valid tentang terjadinya pelanggaran HAM dalam suatu peristiwa. Berbeda dengan Amerika Latin atau Afrika misalnya  yang sudah memiliki konvensi  HAM regional tersendiri  berikut prosedure standar penegakannya.
 

Penutup
 

Tidak dapat di pungkiri bahwa upaya penegakan HAM manusia di Indonesia sesungguhnya belum masksimal. Berbagai kendala internal yang dihadapi diataranya sikap masyarakat sendiri yang tidak memahami konseop AM secara utuh. Selain itu gerakan taktis dari pemerintah untuk menjamin penegakan HAM di Indonesia belum terwujud sehingga terjadi berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh indovidu padaindividu lainnya, Organisasi dan bahkan pemerintah aparat huhkum) masih sering melakukan pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kelompok tertentu.
 

Dari bebagai kasus sosial yang terjadi dalam penangannya sering melakukan pelanggaran HAM. Belum lagi pandangan diskriminatif, pilih kasih dan tidak obyektif  tentang penegakan HAM Negara-Negara Barat terhadap Indonesia yang menganggap bahwa pelanggaran HAM bayak terjadi. Padahal bisa jadi pelanggaran tersebut dinilai dari kategori yang berlaku dinegara Barat dan tidak menyesuaikan dalam konteks ke Indonesiaan.
 

Bagaimanapun juga, isu HAM muncul pertama kali di negara-negara sekuler yang jauh dari pandangan Agama-agama sementara di Indonesia konsep HAM telah mengalami kodifikasi dengan pandangan budaya, kondisi sosial dan agama dalam penerapannya. Menjadi tugas berat bagi Komnas HAM untuk dapat mewujudkan hal tersebut, sehingga muncul presendent positif terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia.



By; Uak Sena, 2010

0 comments:

Posting Komentar