Aspek transparansi

Aspek Transparansi 
Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan performance serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat. (Mustiko, 2005)
Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya. Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan. Transparansi mempunyai karakteristik:
  1. Adanya tujuan yang telah ditetapkan;
  2. Penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan;
  3. Mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi;
  4. Mengembangkan standard organisasi dan operasional secara ekonomis. (Hutomo, 2002)
Dimensi Transparansi
Ellwod menjelaskan ada 4 (empat) dimensi transparansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik atau badan hukum, yaitu:
  1. Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum
  2. Tranparansi Proses
  3. Transparansi Program
  4. Transparansi Kebijakan
Indikator Transparansi
  1. Transparansi  kejujuran  terkait  dengan  keterbukaan  atas  tindakan  yang  tidak bertentangan dalam bentuk penyalahgunaan jabatan (abuse a power), sedang transparansi hukum berkaitan dengan jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
  2. Transparansi proses terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik;
  3. Transparansi program terkait dengan pertimbangan atas pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal;
  4. Transparansi  kebijakan  terkait  dengan  keterbukaan  setiap  organ  terkait  atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan.
Sumber:
Adri Mustiko, Peran Prinsip Transparansi dalam Mewujudkan Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas Terbuka, dikutip dari buku Corporate Governance oleh Tager I. Nyoman (Tesis, 2005).
YB. Sigit Hutomo, “Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen, The Jakarta Consulting Group (Editor) 360” Approach on Fondation, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 144.

0 comments:

Posting Komentar