Kesulitan Sekolah Mememenuhi Indikator BSNP

Kesulitan Sekolah Mememenuhi Indikator BSNP
Kesulitan Sekolah Mememenuhi Indikator BSNP
Niat pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan terlihat dari beberapa kebijakan yang dianggap dapat mendukung cita-cita tersebut. Hal paling nyata adalah dengan melakukan perubahan pada konstruksi kurikulum sekolah dengan memberikan otonomi ditingkat sekolah untuk dapat mengkresikan dan menysun kurikulum sendiri dengan tetap mengacu kepada aturan-aturan yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tetang Sistem pendidikan Nasional. Demikian pula pada aspek pengelolaan dan manajemen sekolah dimana sekolah diberi hak otonom untuk mengelola secara mandiri anggaran sekolah yang dikucurkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui Program Dana Bantuan Operasional sekolah dengan besarannya mengacu kepada Rasio jumlah siswa. Dari kedua bentuk kebijakan ini yang lebih mendominasi perbedaan antara pengeolaan sekolah paa Era sebelumnya, nampaknya tidak memperlihatkan signifikansi peningkatan mutu sesuai yang diharapkan.
Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sekolah yang telah memenuhi kriteria pengelolaan sekolah sesuai dengan 8 standar minimum pengelolaan sekolah yang ditetapkan oleh BSNP. 8 indikator tersebut mencakup Standar Isi, Standar Proses, Standap Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, standar Pendidika dan Tenaga Kependidikan, Standar pembiayaan dan Standar Evaluasi. Banyak sekolah yang memiliki kesulitan dalam memenuhi delapan standar tersebut. Beberapa Kelemahan dan ketidak mampuan sekolah memenuhi standar minnimum dari 8 standar tersebut adalah sebagai berikut:
Standar Isi
Pada pelaksanaan sekolah yang mencakup standar isi yang sulit diwujudkan sekolah adalah berkaitan dengan kurikulum dan tahapan serta prisip penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum sedapat mungkin melibatkan Dewan pendidikan dan komite sekolah (stakeholders pendidikan), akan tetapi kebanyakan pihak sekolah hanya menyusun secara mandiri tanpa pelibatan tersebut. Dalam aturan seharusnya kurikulum sekolah disusun melalui kegiatan Workshop dengan beberapa tahapan mulai dari revisi kurikulum, finalisasi, ediing dan penerbitan naskah. Kesemua tahapan tersebut harus melibatkan semua komponen pendiikan termasuk nara sumber yang dianggap memiliki kapabilitas yang mumpuni yang dapat membantu pihak sekolah menyusun kurikulum
Standar Proses
Pelaksanaan kegiatan sekolah yang mengacu kepada standar proses juga masih kesulitan. beberapa hal yang memperlihatkan tiak adanya pengemabangan yang lebih positif adalah berkaitan dengan pelaksanaan supervisi yang diadakan oleh pengawas dan kepala sekolah yang tidak memiliki dokumen secara terencana dalam pelaksanaannya termasuk mendokumentasikan hasil temuan-temuan untuk ditindak lanjuti yang berkaitan dengan kelemahan proses pembelajaran. Di samping itu juga kurangnya sosialisasi dan komunikasi internal antara pihak pengawas dan pihak kepala sekolah berkaitan dengan metode dan pendekatan baru dalam pembelajaran yang diharapkan dpat meningkatkan produktivitas dan kreativitas siswa dalam belajar.
Standar Tendik
Berkaitan dengan standar pendidikan dan tenaga kependidikan ini, masalah yang paling banyak dihadapi sekolah adalah penyiapan tenaga pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau linner dengan bidang studi yang di ajarkan. Selain itu pihak sekolah kesulitan untuk mengangkat tenaga Perpustakaan dan tenaga administrasi yang berlatar belakang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Dan bahkan hampir semua sekolah masih kekurangan tenga konseling yang memiliki latar belakang pendidikan Sarajana bimbingan konseling.

Bersambung...

1 comments:

Posting Komentar